Bandar Lampung – Penanganan Standar Pelayanan Minimum (SPM) penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi upaya serta komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengingat TBC merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian didunia. Penanganan TBC dibutuhkan kolaborasi banyak pihak baik dari pemerintah, komunitas, maupun masyarakat.
Inisiatif Lampung Sehat sebagai mitra dalam penanganan tuberkulosis di Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan “Pertemuan Tindak Lanjut Komunitas dan Pemangku Kepentingan Jejaring District Public Private Mix (DPPM) untuk Optimalisasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terkait layanan TBC Di Kabupaten Lampung Selatan”. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 18-19 September 2023 di Meeting Room Hotel Yunna, Lampung. dan diikuti oleh 16 peserta yang berasal dari beberapa instansi dan organisasi profesi.
Hadir sebagai narasumber Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Arifin Effendy Hutagalung selaku Koordinator Kesehatan (online), ADINKES Pusat dihadiri langsung oleh dr.Riswahyuni Widhawati, M.Si selaku Badan Eksekutif DPP Adinkes, ADINKES Wilayah Lampung oleh dr.Indrasari Aulia selaku Program Koordinator, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung diwakili oleh dr.Yenni Hasrita Ekasari selaku Kasi P2PM, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan diwakili oleh Sekretaris Dinas Ridwan Syani, S.K.M.,M.M dan acara dibuka langsung oleh Kepala SSR Inisiatif Lampung Sehat Kabupaten Lampung Selatan, Muhtadli, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Muhtadli menyampaikan bahwa Pertemuan ini dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi analisa situasi TB, perkembangan jejaring DPPM, dan kaitannya dengan pemenuhan SPM kesehatan terkait indikator TBC.
“Hal ini sesuai dengan strategi PR PB-STPI dalam upaya meningkatkan peran OMS dan komunitas terdampak TBC dalam mempengaruhi Pemerintah Daerah mengeliminasi TBC melalui pendekatan multi-sektor, salah satunya adalah mendorong keterlibatan peran legislatif dan eksekutif di daerah” tutupnya.
Selanjutnya, Rudi Hartono, S.E.,M.M selaku Program Officier dan sebagai fasilitator dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa keterlibatan peran legislatif dan eksekutif di daerah penting untuk mendorong munculnya kebijakan-kebijakan dan dukungan pemangku kebijakan dalam eliminasi TB di daerah.
“Tujuannya agar Standar Pelayanan Minimum (SPM) di daerah diterapkan dan salah satu indikator SPM yang harus diterapkan adalah dalam isu TBC. Indikator SPM untuk TBC dapat dicapai salah satunya melalui keterlibatan layanan swasta dalam penemuan kasus, dan tercatat dalam sistem informasi TB”. Tuturnya
Discussion about this post