Bandar Lampung – Setelah dikembangkannya panduan pendampingan pengobatan pasien TBC berbasis masyarakat untuk pasien yang berobat di sektor swasta, SR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI berperan untuk melakukan pemetaan pemangku kepentingan dan sasaran serta menerjemahkan panduan tersebut menjadi strategi di wilayah kerja masing-masing. Sebagai unsur dalam jaringan district public-private-mix (DPPM), SR tetap perlu melibatkan Dinkes Provinsi dan berbagai organisasi profesi maupun organisasi faskes di Provinsi dalam pengembangan strategi pelibatan komunitas untuk pendampingan pasien TBC di sektor swasta pada tingkat provinsi dan kota-kabupaten.
Tujuan dari diskusi ini yaitu untuk mengidentifikasi organisasi dan stakeholder yang perlu dilibatkan dalam implementasi DPPM di kota/kabupaten wilayah kerja SR, mengidentifikasi kesenjangan program TBC yang tercatat di fasyankes swasta (data notifikasi kasus TBC), mengembangkan strategi implementasi kegiatan pendampingan pasien TBC sektor swasta berdasarkan panduan nasional.
Diskusi ini diadakan selama dua hari yaitu pada Selasa-Rabu, 14-15 Desember 2021 di Maha Rindu Cafe di Jalur 2 Unila, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Raja Basa, Bandar Lampung. Diskusi ini dihadiri oleh Irman Thamrin, dr. Yenni H.E., Sigit Arif R., Agusta Saraswati mewakili Dinas Kesehatan Provinsi Lampung , dr. Novita Fitriati sebagai Fasilitator mewakili KOPI TB provinsi Lampung, Puren P. mewakili PHO provinsi Lampung, dr. H. Anggoro mewakili Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), dr. Hernowo mewakili Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), Ismen mewakili Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI) Lampung, dr. Evi K mewakili Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Mulyono mewakili Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Pristi Wahyu Diawati mewakili SR ILS, Tyas Ayu K. mewakili Program dan MEL Coordinator ILS, Azharul Fazri S. mewakili MK PPM ILS.
Ismen (PPTI) memberikan saran agar pihak Puskesmas mendata dokter yang praktek mandiri yang ada disekitar wilayahnya agar mempermudah proses pendataan saat terdapat pasien suspect/pasien positif TB. Beliau juga menyarankan agar Dinas Kesehatan provinsi Lampung membuat SOP alur pengobatan pasien TB secara terperinci dan detail.
Selanjutnya, Dr Evi K. (IDI) memberikan saran untuk dibuatkan google drive khusus untuk pelaporan data TB yang terhubung antara dokter yang praktek dengan pihak puskesmas dan pihak Dinas Kesehatan provinsi Lampung sehingga waktunya lebih efisien.
Irman Thamrin memberikan saran agar Inisiatif lampung Sehat memperluas area investigasi kasus di seluruh kabupaten wilayah Lampung, penguatan program adanya persepsi yang sama dalam hal pencapaian target, perlu integrasi lintas program dan perlu menyamakan MOU antara Inisiatif Lampung Sehat dan Dinas Kesehatan provinsi Lampung.
Kesimpulan dari diskusi ini adalah perlunya koordinasi antara Inisiatif Lampung Sehat dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan stakeholder lainnya agar ketercapaian program Inisiatif Lampung Sehat dapat tercapai secara maksimal, pendataan dan pencatatan pasien TB harus terkoordinasi secara baik dengan pihak Fasyankes dan Rumah Sakit Swasta. Setelah diadakan diskusi maka akan di adakan juga evaluasi atas kesepakatan yang telah disepakati di diskusi tersebut.
Discussion about this post